Afizah News- LSM Proklamasi Anak Indonesia dan Komite Aksi Perempuan dan gabungan dari berbagai komunitas hari ini mendatangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan audiensi dengan Menteri Anies Baswedan. Dalam kunjungannya tersebut, pihak komunitas menginginkan pendidikan seksualitas komprehensif masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.
Prameswari Puspa dari Aliansi Remaja Independen (ARI) mengatakan, kasus yang menimpa Yuyun di Bengkulu hanyalah sepenggal kisah dari 35 perempuan korban kekerasan seksual yang terjadi setiap hari di Indonesia.
"Kami mengutuk keras kekerasan pada anak dan perempuan dan mendesak pemerintah untuk membekali anak se-dini mungkin dengan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi komprehensif dalam pendidikan nasional," kata Prameswari di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/5).
Dia menjelaskan, pendidikan seksualitas komprehensif yang dimaksud yakni materi ajar yang di dalamnya mencakup beberapa pengetahuan tentang diri sendiri. Seperti, kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, gender, kesetaraan gender. Tak hanya itu, hubungan antar personal juga turut diajarkan seperti hubungan dengan teman, guru, orang dewasa dan yang lainnya.
"Lebih jauh lagi, pendidikan seksualitas bertujuan agar anak bisa mengenal dirinya lebih baik, dapat menjaga diri dari berbagai ancaman kekerasan termasuk menghargai tubuh orang lain dan tidak berlaku semena-seman," terang Prameswari.
Data dari komnas Perempuan, pada ranah personal menunjukkan sepanjang tahun 2015 ada sebanyak 2.267 korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh 859 pelaku yag masih berusia 13-18 tahun. Sedangkan di ranah komunitas, tercatat 1.494 korban dengan pelaku 514 pelaku. Pada usia di bawah 5 tahun, tercatat 148 korban dengan pelaku 8 orang. KPAI sendiri mencatat 78,3 persen anak Indonesia telah menjadi pelaku kekerasan.
Untuk itu, pihaknya mendorong Kemendikbud untuk segera mengimplementasikan beberapa usulannya. Seperti menertibkan Permendikbud tentang pelaksanaan pendidikan seksualitas di seluruh Indonesia. Memastikan konten pendidikan seksualitas komprehensif yang akan diintegrasikan kurikulum nasional. Serta memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan pendidikan seksualitas komprehensif dalm APBN terasuk anggaran untuk monitoring dan evaluasi.
"Apalah artinya pelajar kita juara dalam mata pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris atau yang lainnya. Jika dikemudian hari menjadi korbn atau pelaku dari kekerasan. Maka negara dan orang dewaslh yang bertangung jawab karena tidak mendidik mereka denga mata pelajaran yang paling penting," tutup Prameswari.
Sumber :Merdeka.com
Post a Comment