Jakarta, - Pemerintah ingin mengedepankan langkah dialog
dalam rangka membebaskan anak buah kapal asal Indonesia yang disandera kelompok
militan Abu Sayyaf di Filipina.
"Sekali lagi yang terakhir ini opsi dialog tetap
didahulukan untuk menyelamatkan yang disandera," kata Presiden Joko Widodo
ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4) malam.
Meski begitu, pemerintah sudah mempersiapkan pasukan reaksi
cepat di Tarakan, Kalimantan Timur, kalau-kalau operasi militer diperlukan.
Tapi Presiden menegaskan, pasukan Indonesia tak bisa bertindak di perairan
negara lain tanpa izin.
Selain itu, Presiden juga mengatakan untuk melakukan operasi
militer pembebasan sandera di wilayah negara lain juga memerlukan izin dari DPR
RI. Dia menjelaskan pemerintah masih belum meminta izin itu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan
Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi dengan keluarga sepuluh ABK itu.
Posisi sandera itu juga sudah diketahui.
Kabar soal penyanderaan itu diketahui pada Senin (28/3).
Dikabarkan bahwa anggota kelompok Abu Sayyaf membajak kapal tunda Brahma 12 dan
kapal tongkang Anand 12 yang berbendera di Indonesia, dalam perjalanan dari
Sungai Puting Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan.
Wakil Komandan Pasukan Khusus Zambasulta
(Zamboanga-Basilan-Sulu dan Tawi-Tawi), Mayor Jenderal Demy Tejares, mengatakan
bahwa kapal itu dibajak di perairan Sulu pada Senin (27/3) malam. Brahma 12
sudah dilepas dan kini berada di tangan otoritas Filipina, sedangkan Anand 12
dan sepuluh awaknya masih disandera.
Abu Sayyaf kemudian meminta tebusan sekitar Rp15 miliar
sebagai kompensasi atas pembebasan para ABK Indonesia. Namun pemerintah
Republik Indonesia keberatan memenuhi tuntutan itu. Pemerintah masih menunggu
izin dari Filipina dalam menggelar operasi penyelamatan sandera. (ded/ded)
Sumber :CNN Indonesia
Post a Comment